Penadaran (11/09/2025) – Kegiatan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan serta Aset Pemerintah Desa di Kabupaten Grobogan Tahun 2025 pada sesi tanggal 11 September resmi ditutup di Pendopo Kantor Kecamatan Gubug. Sesi ini diikuti oleh lima desa, yaitu Penadaran, Ginggangtani, Glapan, Trisari, dan Ngroto.

Dalam sambutannya, Camat Gubug, Bambang Supriyadi, S.Sos., menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal senada disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Grobogan, Djoko Supriyanto, S.KM., M.Kes., yang memberikan evaluasi sekaligus arahan kepada para peserta.

Djoko mengungkapkan masih ditemukannya sejumlah permasalahan berulang di tingkat desa. Beberapa di antaranya yakni Kaur Perencanaan dan Kaur Umum selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) belum rutin menyampaikan laporan realisasi kegiatan kepada kepala desa. Selain itu, kepala desa juga belum konsisten membuat laporan bulanan kepada camat. Pertanggungjawaban keuangan pun dinilai belum sepenuhnya akuntabel karena masih terdapat pengeluaran tanpa bukti sah serta Buku Kas Umum (BKU) yang belum ditutup setiap akhir bulan.

Menurut Djoko, alokasi anggaran desa kini sangat ditentukan oleh kinerja. “Semakin tinggi capaian desa, semakin besar pula anggaran yang akan diterima pemerintah desa,” ujarnya. Hal ini diharapkan dapat memacu desa agar lebih tertib administrasi sekaligus inovatif dalam pembangunan.

Ia juga menyampaikan pesan Bupati Grobogan agar pemerintah desa tidak melakukan flexing atau pamer, melainkan fokus pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain itu, desa diimbau menciptakan suasana kondusif, menumbuhkan kebersamaan, serta bijak menggunakan media sosial.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, desa diharapkan mampu memperbaiki kelemahan administrasi serta semakin konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa bukan hanya soal laporan, tetapi juga soal menjaga kepercayaan masyarakat.

(Korespondensi: Wiratmoko)