Penadaran (13/10/2025) Pemerintah Desa Penadaran menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 serta Sosialisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Tahap III Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 13 Oktober 2025, bertempat di Aula Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Grobogan. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari lima desa di Kecamatan Gubug, yaitu Desa Papanrejo, Baturagung, Penadaran, Tambakan, dan Ringinkidul.

Dari Desa Penadaran, hadir Kepala Desa Sholehaturidlo, S.E., M.H., dan Sekretaris Desa Ary Nugroho, S.S. Keduanya mengikuti jalannya rapat yang membahas arah kebijakan dan teknis pelaksanaan bantuan sosial untuk rehabilitasi rumah warga terdampak bencana, khususnya banjir yang sempat melanda wilayah Kabupaten Grobogan beberapa waktu lalu.

Dalam arahannya, Endang Sulistyaningsih, Kepala Disperakim Kabupaten Grobogan, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Grobogan dan dilaksanakan pada masa Perubahan Anggaran Tahun 2025. Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana alam yang belum mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Program ini difokuskan pada rehabilitasi ringan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana dengan harapan masyarakat dapat kembali menempati hunian yang layak, aman, dan nyaman. Dalam kesempatan tersebut, Desa Penadaran ditetapkan sebagai salah satu penerima bantuan dengan total 10 titik penerima manfaat.

Kepala Desa Penadaran, Sholehaturidlo, S.E., M.H., menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap warganya. “Kami berterima kasih atas dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami yang terdampak banjir untuk memperbaiki rumah mereka,” ujarnya.

Melalui program ini, Pemerintah Desa Penadaran berharap proses penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hunian pascabencana. (Korespondensi : Ari Nugroho)